Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan (JKN) lagi setelah Mahkamah Agung (MA)  membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 lalu.

Penyesuaian tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu.

Pada pasal 34 ayat 1 poin disebutkan iuran peserta mandiri di ruang perawatan kelas III, yaitu untuk 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Lalu, pada pasal 34 ayat 1 poin b disebutkan iuran untuk 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35 ribu.  Kemudian, pasal 34 ayat 2 menyebutkan iuran peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per orang per bulan. Sedangkan pasal 34 ayat 3 menyebutkan iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan. Kemudian, pada Pasal 34 ayat 6 disebutkan ketentuan mengenai besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Dalam aturan itu, Presiden Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan (JKN) bagi peserta mandiri yang berlaku mulai Januari 2020. Dengan demikian, maka iuran peserta mandiri kelas III yang naik menjadi Rp42 ribu kembali menjadi Rp25.500, kelas II dari Rp110 ribu kembali menjadi Rp51 ribu, dan kelas I dari Rp160 ribu menjadi Rp80 ribu. Tarif awal ini hanya berlaku pada April, Mei, dan Juni untuk peserta mandiri kelas I dan II. Selanjutnya, peserta mandiri kelas I dan II akan membayar menggunakan tarif baru di Juli 2020. Lalu, mandiri kelas III ikut naik di tahun depan.

Selain sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah telah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal juga menegaskan bahwa sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, maka pemerintah pada tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

Penyesuaian iuran ini  menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung, seperti yang dikatakan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam siaran Pers nya

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” ujarnya.

Sekarang timbul pertanyaan kita, kenapa diperlukan penyesuaian program JKN-KIS ? untuk menjawab hal ini kita terlebih dahulu harus mengetahui prinsip dari BPJS Kesehatan itu sendiri.

Ada Sembilan prinsip penyelenggaraan BPJS Kesehatan menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 (Pasal 4) yaitu :

  1. Kegotong-royongan; prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.
  2. Nirlaba; prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
  3. Keterbukaan; prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
  4. Kehati-hatian; prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
  5. Akuntabilitas; prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  6. Portabilitas; prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kepesertaan bersifat wajib; prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
  8. Dana amanat; bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
  9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;  bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Dari Sembilan prisnip tersebut tentu kita mengetahui bahwa keberadaan BPJS Kesehatan itu sangat diperlukan masyarakat sehingga tentunya ada setidaknya tiga (3) hal kenapa diperlukan penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan JKN-KIS yaitu sebagai berikut :

  1. Untuk menjaga kesinambungan program JKN, memberikan pelayanan Kesehatan yang tepat waktu dan berkualitas, terjangkau bagi negara dan masyarakat, dan berkeadilan sosial.
  2. Besaran iuran yang sesuai dengan perhitungan aktuaria dan kemampuan membayar perhitungan aktuaria, besaran iuran PBPU (K1) = Rp 286.085 (K2)= Rp 184.617, (K3) = Rp. 137.221
  3. Sesuai ketentuan, besaran iuran perlu di review secara berkala maksimal 2 tahun sekali.

Selain 3 faktor penyesuaian iuaran BPJS Kesehatan (JKN), ada juga yang menjadi pertimbangan dalam penetapan Iuran BPJS Kesehatan (JKN) yaitu sebagai berikut :

  1. Kemampuan peserta dalam membayar iuran
  2. Langkah perbaikan kseluruhan system BPJS Kesehatan (JKN)
  3. Mempertimbangkan tingkat inflasi di bidang Kesehatan
  4. Kebutuhan biaya jaminan Kesehatan
  5. Gotong royong antar segmen; dan
  6. Menggunakan standar pkatek aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum.

Semoga dengan kita mengetahui fakta terhadap naiknya iuran BPJS Kesehatan (JKN) kita lebih bijak menyikapi bahwa itu hanyalah untuk kebaikan kita semua sebagaimana prinsip dari BPJS Kesehatan tolong menolong, jadi mari kita dukung penyesuaian ini dengan membayar secara tepat waktu, karena dengan kita membayar tepat waktu maka banyak orang yang tertolong. Salam

 

Dari berbagai sumber

sumber gambar : financial-bisnis.com