Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah cikal bakal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) yang diselenggarkan oleh pemerintah dalam hal untuk memberikan bantuan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 mengenai badan penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) kemudian pemerintah membentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah kesehatan bagi masyarakat ini. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pemerintah membentuk badan penyelenggara kesehatan nasional yang disebut dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, dimana setiap peserta wajib membayar iuran atau dibayarkan iurannya oleh pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan peserta dan juga memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sampai saat ini Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus melakukan pembenahan dan perbaikan baik itu layanan kesehatan kepada masayarakat atau cakupan fasilitas kesehatan yang lebih luas.

Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan faktanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini dilihat dari jumlah peserta serta angka pemanfaatan yang terus meningkat sejak diimplementasikan. Sampai dengan 10 Januari 2019 jumlah peserta  yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 216.152.549 jiwa atau mencakup 82% dari total penduduk Indonesia. Angka ini terus bergerak naik secara signifikan, hingga nanti diharapkan mampu menjamin seluruh rakyat Indonesia dan mencapai Universal Health Coverage (UHC)

Selain itu angka menunjukan bahwa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari hadirnya program ini. Pada tahun 2018, pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat layanan mencapai 233,8 juta pemanfaatan, atau rata-rata 640.765 per hari.

Selain mengenai kepesertaan yang meningkat, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus meningkatakan pelayanan kesehatan bagi pesertanya. Sampai dengan November 2019 FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 2.469, terdiri dari 2.220 RS dan 29 Klinik Utama. Sebanyak 723 FKRTL adalah milik Pemerintah Daerah terdiri dari 142 FKRTL milik Pemerintah Provinsi (6%) dan 581 FKRTL milik Pemerintah Kab/Kota (23%).

BPJS Kesehatan juga menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), dan menyepakati tiga komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Beno Herman Asisten Deputi Bidang Manajemen Fasilitas Kesehatan (doc : pribadi)

Komitmen pertama berkaitan dengan sistem antrean elektronik. Ditargetkan, pada 2020 seluruh rumah sakit sudah memiliki sistem antrean elektronik. Dengan begitu, akan ada kepastian layanan yang lebih cepat.

Penggunaan sistem antrean elektronik ini telah dimulai pada tahun 2017, pada tahun ini BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan PERSI dan telah terdapat 510 (25%) RS memiliki sistem antrian elektronik, dan pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan dengan terdapat 944 atau 43% rumah sakit sudah menggunakan sistem antrean elektroik, dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 1.784 ( 80,36).

Komitmen kedua, Display Tempat Tidur. Seluruh rumah sakit anggota PERSI yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan diminta untuk menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur perawatan, baik di ruang perawatan maupun intensif yang dapat diakses oleh peserta JKN-KIS. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari prasangka adanya rumah sakit yang menolak pasien karena peserta JKN-KIS.

Komitmen mengenai ini telah dimulai pada tahun 2017, berdasarkan data BPJS Kesehatan, pada tahun 2017 telah terdapat 793 (38%) RS memiliki display ketersediaan TT, di tahun  2018 sudah terdapat 1.085 atau 49% rumah sakit sudah memiliki display ketersediaan tempat tidur perawatan dan meningkat lagi pada tahuhn 2019 terdapat 1.739 ( 78,33) RS memiliki display ketersediaan TT.

Komitmen ketiga adalah Simplikasi dan Kepastian Layanan HD. Yaitu Pasien Gagal Ginjal Kronis stadium akhir yang  memerlukan Hemodialisis (HD) rutin di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut ( FKRTL) yang telah dilengkapi finger print telah dikembangkan fitur baru dimana surat rujukan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang di rumah sakit tidak perlu kembali ke  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini dimaksudkan dengan peningkatan layanan ini pasien JKN-KIS dapat mengakses layanan cuci darah tanpa repot mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap 3 bulan.

Semoga dengan peningkatan pelayanan melalui komitmen BPJS Kesehatan dengan PERSI yaitu Penggunaan sistem antrean elektronik dengan memberikan Kecepatan dan kepastian layanan, Display Tempat Tidur hal ini dapat Mempermudah mencari kamar perawatan, dan Simplikasi dan Kepastian Layanan HD yaitu mempermudah Pasien Gagal Ginjal Kronis stadium akhir yang  memerlukan Hemodialisis (HD), pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS menjadi semakin baik dan cepat.

 

Salam Uci Junaedi