Jakarta, 17/12/2019. Ucijunaedi.com – Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pemerintah kemudian menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Program JKN ini adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Maka dari itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  kemudian diselenggarakan dengan menggunakan sistem asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib, dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

UU Nomor 40 Tahun 2004 ini juga mengamanatkan bahwa pemerintah harus membentuk badan pengelola serta pelayanan kesehatan yang diimplementasikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS Kesehatan saat ini terus melakukan transformasi serta pembenahan baik dari sisi layanan maupun digital hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang menjadi peserta JKN KIS dapat terlayani dengan baik. Salah satu transformasi di bidang digital yaitu BPJS Kesehatan Telah Meluncurkan Rujukan Daring (Online). Artikelnya bisa di baca disini.

Kemudian pembenahan dari sisi layanan, BPJS Kesehatan merebranding program yang telah ada yaitu PPIP RS BPJS Kesehatan menjadi Layanan BPJS Satu (Siap Membantu).

Petugas BPJS Satu BPJS Kesehatan sedang mendampingi pasien peserta JKN KIS d rumah sakit (sumber photo BPJS Kesehatan

Layanan BPJS Satu (Siap Membantu)

BPJS Satu (Siap Membantu) adalah layanan BPJS Kesehatan yang berasal dari  Rebranding Program BPJS Kesehatan yang telah ada yaitu program PIPP RS BPJS Kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, program ini baru diluncurkan pada 9 Desember 2019 sebagai pengganti program sebelumnya. “BPJS SATU! adalah rebranding dari Penanganan Pengaduan Peserta Rumah Sakit (P3RS) dan diimplementasikan di seluruh rumah sakit mitra BPJS Kesehatan,” kata Iqbal sumber Kompas.com, Senin (16/12/2019) siang.

Regulasi dari Program PIPP RS ini adalah :

  • UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan : Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi (Pasal 8 ayat 2).
  • UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : Setiap pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien dan mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan (Pasal 32 ayat 1 butir b dan f)
  • Perpres No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik : Setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik (Pasal 3 ayat 1). Pada setiap sarana pengaduan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima layanan (Pasal 4). Setiap penyelenggara wajib memberi tugas kepada pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan (Pasal 7 ayat 1)
  • Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan : Peserta berhak untuk mendapatkan informasi mengenai peyelenggaraan Jaminan Kesehatan secara menyeluruh menyangkut hak dan kewajiban peserta/Fasilitas Kesehatan/BPJS Kesehaan, dan mekanisme pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan wajib menyediakan unit pengaduan yang dikelola secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan
  • PMK No 99 Tahun 2015Tentang Pelayanan Kesehatan pada Program JKN : Fasilitas Kesehatan atau BPJS Kesehatan wajib menyediakan sarana pengaduan yang dikelola secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri oleh Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan (Pasal 39A ayat 3).
  • Per BPJS Kesehatan No 2 Tahun 2018 tentang UPMP4 : Dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan Peserta di Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan unit di Fasilitas Kesehatan yang memiliki fungsi pelayanan penanganan pengaduan. Fasilitas Kesehatan wajib menyediakan unit yang memiliki fungsi pelayanan informasi dan penanganan pengaduan Peserta Jaminan Kesehatan sebagai salah satu komitmen Fasilitas Kesehatan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan.

BPJS SATU (SIAP MEMBANTU!) merupakan optimalisasi peran petugas Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit melalui Re-Branding pengelolaan pemberian informasi dan penanganan pengaduan yang terintegrasi dengan pengelolaan informasi dan pengaduan Rumah Sakit. Layanan BPJS Satu meliputi : pemberian informasi, penanganan pengaduan, pendaftaran bayi baru lahir peserta PBPU dan PPU, denda pelayanan, pengecekan status kepesertaan.

Tugas dari petugas PIPP di rumah sakit :

  1. Memberikan layanan informasi dan pengaduan peserta di rumah sakit baik secara langsung maupun melalui petugas RS.
  2. Melakukan customer visit kepada peserta JKN-KIS dan meminta feedback kepuasan peserta melalui format berbasis digital (dilakukan dengan metode sampling). Melakukan customer visit kepada peserta yang menyampaikan pengaduan
  1. Melakukan Sosialisasi kepada petugas RS terkait Kebijakan dan Regulasi kepesertaan peserta JKN-KIS.
  2. Melakukan koordinasi dengan petugas RS maupun Kantor Cabang dalam penanganan pengaduan peserta.
  3. Memonitor eskalasi permintaan informasi atau pengaduan dari dan untuk Kantor Cabang melalui aplikasi SIPP.

Apa Saja Re-Branding Yang Dilakukan?

  • Penggunaan Rompi BPJS SATU
  • Pemasangan poster informasi PIC PIPP RS pada beberapa titik strategis RS
  • Penyediaan alat mobilisasi (optional sesuai kebutuhan)

Harapan nya adalah semoga dengan rebranding ini pelayanan BPJS Kesehatan semakin baik dan peserta JKN KIS BPJS Kesehatan semakin terlayani dengan baik dan cepat sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau Rumah Sakit.